Jalan terjal menuju Netralitas Birokrasi di Indonesia

Bukan hal yang baru akan teriakan tentang keharusan aparatur birokrasi yang netral, jauh dari intrik dan intervensi Politik. Walaupun pada kenyataannya, latar belakang pembentukan suatu undang-undang yang mengatur mengenai manajemen PNS baik UU 8/1974 jo.UU 43/1999 tidak mengemukakan secara tersirat dalam latar belakang penyusunan UU tersebut akan perlunya aparatur pemerintahan yang bebas dari intervensi Politik yang kemudian diatur dalam PP 37/2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Parpol.

RUU ASN yang konon kini masih dalam penyusunan sebagai tindak lanjut dari hak inisiatif dari DPR mengemukakan dengan jelas tentang perlunya dibangun aparatur sipil negara yang bebas dari intervensi politik.

Selengkapnya

Mengembalikan BureaucraZy menjadi BureaucraCy

Kata Birokrasi yang apabila kita dengungkan dalam sebuah obrolan warung kopi atau bahkan dalam obrolan tingkat tinggi selalu merupakan hal yang dipandang miring, negatif, penuh kecurangan dan lambat. Lebih parahnya lagi adalah kita semua menganggap bahwa Birokrasi dengan kondisi seperti itu adalah sesuatu yang LUMRAH. Kadang saat masa kuliah dahulu saya berfikir kalau kata Birokrasi ini selalu menjadi kata tumbal  yang secara teori memiliki pakem-pakem yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik namun pada kenyataanya berbanding terbalik.

Selengkapnya